Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 telah menciptakan kegelisahan di kalangan pekerja industri hasil tembakau. Dalam situasi ini, serikat buruh vokal menyuarakan penolakan mereka terhadap regulasi yang dinilai membahayakan industri serta kesejahteraan jutaan pekerja. Kebijakan semacam ini dapat berdampak negatif bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial para pekerja.
Langkah ini terkesan drastis dan menciptakan pertanyaan: Bagaimana nasib pekerja jika kebijakan ini diterapkan? Apakah ini akan benar-benar melindungi kesehatan masyarakat atau justru memicu risiko sosial yang lebih besar? Hal ini menjadi perdebatan hangat di kalangan banyak pihak.
Implikasi PP 28 Tahun 2024 dalam Sektor Pertembakauan
PP 28 Tahun 2024 mengatur sektor pertembakauan dengan berbagai ketentuan yang ketat, termasuk pembatasan terhadap iklan dan promosi produk tembakau. Pasal-pasal dalam peraturan ini dinilai akan membahayakan keberlangsungan industri, yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Ketua federasi serikat pekerja dari Yogyakarta, Waljid Budi Lestariyanto, secara jelas mengungkapkan kepeduliannya terhadap pemangku kepentingan di industri ini.
Dalam pandangannya, deregulasi menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan-ketentuan yang membatasi ruang gerak juga dapat berakibat pada penurunan pendapatan para pekerja, bukan hanya di Yogyakarta tetapi di seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan ekonomi lokal karena industri hasil tembakau memberikan kontribusi penting.
Strategi untuk Menghadapi Kebijakan yang Ketat
Pekerja dan pelaku industri perlu bersama-sama mencari solusi agar regulasi yang ada tidak hanya menjadi beban. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang. Diskusi terbuka antara stakeholder bisa memperkecil jarak antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri.
Dengan demikian, pekerja tidak hanya menjadi korban dalam kebijakan ini. Masyarakat juga diuntungkan jika mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini adalah kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah cara pandang terhadap industri pertembakauan, di mana inovasi dalam produk dan metode penjualan bisa menjadi angka positif dalam perekonomian.
Dengan adanya dua sisi dalam prospek kebijakan ini, sudah barang tentu perlunya perhatian lebih dalam merumuskan regulasi yang bisa membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan cara ini, industri hasil tembakau bisa tetap memberikan kontribusi tanpa mengabaikan kesehatan masyarakat.
