Partai Buruh baru-baru ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Permohonan ini diiringi dengan bukti baru yang berusaha menentang ambang batas parlemen yang ditetapkan. Ini adalah langkah strategis yang mencerminkan dinamika dan tantangan politik menjelang pemilu mendatang.
“Kami membawa dalil baru dan argumentasi yang mendukung permohonan kami,” ungkap Wakil Presiden Partai Buruh saat memberikan keterangan di Gedung MK. Apa yang mendasari langkah ini? Apakah ambang batas ini masih relevan dalam konteks pemilu saat ini? Ini adalah pertanyaan kunci yang akan diuraikan lebih lanjut.
Uji Materi Undang-Undang Pemilu dan Ambang Batas Parlemen
Dalam pengajuan ini, Partai Buruh menguji konstitusionalitas dari beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415. Pasal 414 mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan paling sedikit 4 persen suara sah dari total suara nasional agar dapat berpartisipasi dalam perolehan kursi DPR. Aturan ini telah disikapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa ambang batas tersebut tetap konstitusional dengan syarat untuk Pemilu mendatang.
Namun, keputusan tersebut tidaklah final. Melalui putusan ini, MK mendorong adanya perubahan dalam regulasi ambang batas, dengan harapan agar aturan tersebut lebih adil dan sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini. Partai Buruh percaya bahwa dengan bukti baru yang mereka hadirkan, ada kemungkinan untuk mendapatkan keputusan berbeda dari MK.
Strategi dan Bukti Baru dari Partai Buruh
Dalam argumennya, Partai Buruh menyertakan hasil riset yang menunjukkan seberapa besar dampak ambang batas tersebut terhadap distribusi kursi DPR. Riset menunjukkan bahwa banyak suara yang terbuang, terutama di 12 daerah pemilihan. Ini menunjukkan bahwa ambang batas 4 persen tidak hanya membatasi partai baru, tetapi juga bisa mengakibatkan suara rakyat tidak terwakili secara maksimal.
Dengan hasil tersebut, Partai Buruh meminta agar MK mempertimbangkan dampak nyata dari kebijakan ambang batas ini. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa partai politik mana pun tidak dapat memperoleh kursi DPR jika mereka tidak mendapatkan suara minimal di atas 4 persen. Ini menggugah pertanyaan tentang inklusivitas dan representasi dalam sistem demokrasi yang ada. Apakah memang benar bahwa ambang batas ini berfungsi untuk menyeleksi partai-partai yang berkompeten, atau justru sebaliknya?
Dengan membawa bukti-bukti baru ke hadapan hukum, Partai Buruh berharap agar ada perubahan yang lebih inklusif dalam sistem pemilu di masa depan. Mereka optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan merevisi pandangannya, meskipun keputusan sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Ini adalah contoh bagaimana partai politik harus terus beradaptasi dan memperjuangkan suara rakyat melalui jalur hukum dan kebijakan yang ada.
